Tilangonews.com – Menjelang pelaksanaan Peran Saka Nasional yang akan dipusatkan di Bumi Perkemahan (Buper) Bongohulawa, awal November mendatang, dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menuai sorotan.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama jajaran dinilai belum menunjukkan komitmen penuh terhadap kegiatan nasional tersebut. Selain sempat terjadi miskomunikasi antara Pemprov dan pengurus Kwarda saat kunjungan Ketua Kwarnas, sejumlah pekerjaan infrastruktur pendukung di lokasi perkemahan juga belum rampung, salah satunya pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).
Pantauan di lapangan, proyek yang dikerjakan oleh CV Rizka Rizki Barokah ini masih jauh dari harapan. Dari 10 unit bangunan MCK yang direncanakan, baru berdiri bangunan tanpa pintu yang belum bisa difungsikan. Tak terlihat lagi aktivitas pekerja di lokasi pada Rabu (8/10/2025).
Ketua Karang Taruna Kabupaten Gorontalo, Sofyan Ishak, mengungkapkan bahwa proyek MCK senilai Rp466 juta itu seharusnya sudah rampung sesuai kontrak kerja sejak 25 Juli 2025 dengan masa pelaksanaan 90 hari.
“Kalau mengacu pada waktu pekerjaan, seharusnya sekarang sudah tahap finishing. Tapi faktanya, proyek ini justru masih terlihat amburadul,” ujarnya.
Mantan Presiden BEM Universitas Gorontalo itu menambahkan, kondisi proyek yang belum selasai ini juga menjadi perhatian Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo. Wakil Ketua Komisi III, Anas Yusuf, bahkan meminta Dinas PUPR untuk segera turun lapangan dan meninjau langsung pengerjaan tersebut.
Sofyan yang juga sebagai anggota Saka Bahari itu mendorong Gubernur untuk melakukan evaluasi total terhadap seluruh proyek yang berkaitan dengan pelaksanaan Peran Saka Nasional. Jangan sampai berimbas pada yang lainnya, karena dari Kabupaten Gorontalo sendiri kesiapan terus dimatangkan.
“Untuk kesiapan peran saka sendiri sebenarnya sudah maksimal, tapi fasilitas pendukung, seperti MCK yang jadi tanggungjawab pemerintah provinsi yang patut dipertanyakan,” pungkasnya.
