Tilangonews.com – Di tengah keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gorontalo tetap berkomitmen memprioritaskan penanganan infrastruktur rusak dengan menggencarkan koordinasi lintas sektor, baik di tingkat provinsi hingga kementerian.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo, Risman K. Umar, saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (27/1/2026).
Risman mengungkapkan, sejumlah ruas jalan menjadi perhatian utama PUPR, meskipun kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbatas. Salah satunya adalah ruas Jalan di Desa Hulawa Kecamatan Telaga yang menjadi sorotan publik.
“Di tengah efisiensi dan minimnya anggaran yang tersedia hari ini, kami tetap berupaya menyelesaikan sejumlah persoalan infrastruktur. Jalan Hulawa yang menjadi atensi publik, mudah-mudahan di 2026 ini bisa ditangani,” ujarnya.
Selain itu, PUPR Kabupaten Gorontalo juga mendorong perbaikan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), serta peningkatan kualitas ruas Jalan Panipi Kecamatan Batudaa yang diprioritaskan untuk diperbaiki pada tahun 2026.
Ia menambahkan, di tengah banyaknya aspirasi masyarakat yang masuk, baik melalui perencanaan partisipatif maupun jalur politik, PUPR tetap berupaya hadir dan memberikan pelayanan terbaik.
“PU tetap berkarya dan tetap memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Berbagai aspirasi itu akan kami salurkan melalui langkah-langkah maksimal, termasuk mengakses para pengambil kebijakan dan lintas sektor,” jelasnya.
Tak hanya jalan, persoalan jembatan rusak juga menjadi perhatian serius. Risman menyebut, saat ini terdapat sekitar 30 jembatan di Kabupaten Gorontalo yang mengalami kerusakan berat, terdiri dari 24 jembatan permanen dan sembilan jembatan gantung.
“Dengan kondisi daerah yang serba minim seperti ini, tentu tidak mudah mencari pendanaan. Karena itu kami menghubungi sejumlah kementerian, termasuk Balai Jalan Nasional,” katanya.
Upaya tersebut mulai membuahkan hasil. Balai Jalan Nasional bersama PUPR Kabupaten Gorontalo telah melakukan survei dan peninjauan langsung terhadap 24 jembatan permanen yang rusak berat.
“Alhamdulillah, 24 jembatan itu sudah menjadi usulan Kabupaten Gorontalo dan mudah-mudahan bisa mendapat perhatian dari Balai Jalan Nasional,” ujarnya.
Sementara untuk sembilan jembatan gantung yang tersebar di sejumlah wilayah, pihaknya telah mengusulkan penanganan melalui pemerintah provinsi serta mengakses program 300 ribu jembatan gantung dari Kementerian Dalam Negeri.
Selain jalan dan jembatan, PUPR Kabupaten Gorontalo juga menangani kerusakan tanggul yang menyebabkan banjir di beberapa wilayah. Penanganan dilakukan melalui kerja sama dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan BPBD.
“Banjir di Tenilo pada awal Januari lalu sudah ditangani melalui perbaikan alur Sungai Marisa 3. Begitu juga di Tibawa, meski masih bersifat darurat, penanganan sudah mulai dilakukan,” jelasnya.
Risman mengakui, sebagian besar penanganan yang dilakukan saat ini masih bersifat darurat. Namun demikian, pihaknya memastikan pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan infrastruktur yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
“Di tengah segala keterbatasan, kami tetap optimis. Dengan sinergi lintas sektor dan dukungan masyarakat, persoalan infrastruktur di Kabupaten Gorontalo perlahan bisa diatasi,” pungkasnya.
