tilangonews.com – Puluhan massa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Gorontalo menggelar aksi protes di depan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo pada Selasa, 17 September 2024.
Aksi ini dipicu oleh kasus perundungan (bullying) yang terjadi di SMK Negeri 1 Gorontalo, yang dinilai belum terselesaikan.
Koordinator Lapangan (Korlap) KAMMI, Risman Yusuf, dalam orasinya menyampaikan kekhawatirannya terkait lemahnya pengawasan sekolah, terutama dalam mencegah kasus-kasus yang melibatkan minuman keras (miras).
“Bagaimana bisa di dalam sekolah ada siswa yang membawa miras tanpa ada pengawasan dari pihak sekolah?” seru Risman di hadapan peserta aksi.
Selain itu, Ketua Umum PW KAMMI Gorontalo, Rifaldi Halang, turut menyampaikan tuntutannya, terutama terkait pernyataan Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) SMK 1 Gorontalo yang dinilai kontroversial mengenai kasus tersebut.
“Ada dugaan kekerasan dan miras di sekolah, tapi malah dianggap sepele sebagai bagian dari kreativitas. Ini sangat tidak bisa diterima. Oleh karena itu, kami meminta agar Wakil Kepala Sekolah tersebut dicopot dari jabatannya,” tegas Rifaldi.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Rusli Nusi, saat menerima massa aksi, menyatakan bahwa pihaknya berjanji akan segera menyelesaikan persoalan ini dalam waktu dekat.
“Saya berterima kasih kepada teman-teman KAMMI. Dalam satu hingga dua hari ke depan, kami akan menyelidiki kasus ini lebih mendalam dan segera mengambil keputusan,” ujar Rusli.
Dalam aksi ini, KAMMI Gorontalo juga menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:
1. Mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo menyelesaikan kasus bullying dan kekerasan di SMK 1 Gorontalo dalam waktu satu pekan.
2. Menuntut pencopotan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo jika gagal menyelesaikan kasus ini dalam satu pekan.
3. Menuntut pencopotan Wakasek SMK 1 Gorontalo.
4. Mendesak pembentukan satgas khusus untuk menangani masalah di sekolah-sekolah.
5. Mendorong Dinas Pendidikan meningkatkan akses pendidikan agar Provinsi Gorontalo tidak lagi berada di posisi tiga terbawah secara nasional.
Aksi unjuk rasa ini pun mendapat pengawalan dari aparat Kepolisian dan juga SATPOL PP.
