Tilangonews.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pejuang Rakyat Kecil (PERAK), Rolly Maku, angkat bicara terkait polemik dana IMI yang dikabarkan “menempel” di Dinas Pariwisata.
Rolly menegaskan, pihaknya masih mencari informasi dan titik permasalahan sebenarnya. Ia mempertanyakan, apakah anggaran tersebut bersifat fiktif tanpa sepengetahuan anggota DPRD dan tidak dibahas dalam rapat pergeseran anggaran antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Sebagai rakyat, saya tidak serta-merta langsung menyimpulkan. Kita harus percaya kepada para wakil kita di DPRD. Setiap keputusan yang dihasilkan di sana sah adanya. Lucu rasanya jika sudah disepakati dalam rapat Banggar dan TAPD, tapi justru menjadi polemik di luar,” ujarnya.
Rolly mengingatkan bahwa anggota Banggar berasal dari seluruh fraksi di DPRD. Jika benar terjadi polemik yang bersumber dari internal DPRD, ia menilai hal tersebut menunjukkan kurangnya komunikasi antarfraksi.
“Kalau dana IMI yang menempel di pariwisata itu memang fiktif dan tanpa sepengetahuan DPRD, ini berbahaya dan bisa dilaporkan ke penegak hukum. Tapi kalau sudah dibahas dan disepakati, di mana letak kesalahannya?” tegasnya.
Ia juga menanggapi isu efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, pemangkasan anggaran adalah hal biasa, selama dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Rakyat bukan pion wakil rakyat, tapi raja yang mengirim mereka ke gedung DPRD. Maka dari itu, mari kita awasi bersama,” tutup Rolly Maku.
