Tilangonews.com – Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo menggelar rapat kerja bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam rangka pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai dasar penyusunan APBD tahun 2026.
Rapat kerja tersebut berlangsung di ruang Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo pada Selasa (23/9/2025). Pembahasan difokuskan pada pendalaman dokumen KUA-PPAS guna memastikan arah kebijakan anggaran daerah sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo, Yulis Igirisa, menegaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS menjadi tahapan krusial dalam proses penyusunan APBD agar penggunaan anggaran daerah lebih tepat sasaran.
“Pembahasan ini menjadi momentum penting untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara efektif, efisien, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Yulis Igirisa.
Menurutnya, dari hasil penyampaian dinas terkait, penyusunan anggaran rutin seperti pembayaran gaji pegawai sudah rampung. Namun, untuk program di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), alokasi anggarannya masih dalam proses penyesuaian.
“Kita ingin memastikan setiap OPD menempatkan anggarannya secara proporsional, agar program yang dijalankan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tambahnya.
Yulis juga menuturkan, setelah pembahasan di tingkat komisi selesai, dokumen KUA-PPAS tersebut akan dibawa ke rapat paripurna untuk dibahas bersama seluruh anggota DPRD sebelum ditetapkan menjadi APBD 2026.
“Hasil pembahasan di tingkat komisi akan menjadi bahan utama dalam rapat paripurna mendatang. Kita harap proses ini berjalan lancar agar APBD 2026 bisa segera disahkan,” pungkasnya.
