Tilangonews.com – Pemerintah Kabupaten Gorontalo menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polres Gorontalo.
Dukungan tersebut menjadi bagian dari sinergi pemerintah daerah dan kepolisian dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan lokal.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dua program strategis nasional tersebut.
Menurutnya, kehadiran SPPG bukan hanya sekadar fasilitas pendukung, tetapi juga instrumen penting dalam memastikan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
“Kami wajib berada bersama-sama dengan pihak kepolisian untuk menyukseskan dua program ini. Ini bukan hanya tugas Polri, tetapi juga tanggung jawab bersama demi generasi yang lebih sehat dan kuat,” ujar Sugondo.
Ia menambahkan, pemerintah daerah siap memberikan dukungan sesuai kewenangan, baik dalam hal koordinasi lintas OPD, penyediaan data, hingga penguatan distribusi bahan pangan lokal agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.
Secara nasional, peresmian SPPG dan gudang ketahanan pangan Polri dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan serta mendukung implementasi program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah, termasuk di Gorontalo.
Kapolres Gorontalo, Ki Ide Bagus Tri, memastikan bahwa pembangunan SPPG di wilayahnya telah rampung dan siap beroperasi. Ia menyebut fasilitas tersebut akan difungsikan untuk mendukung pemenuhan gizi melalui pengelolaan dan distribusi bahan makanan yang terstandar.
“SPPG Polres Gorontalo sudah selesai dibangun dan siap operasional. Kami optimistis fasilitas ini akan menjadi penopang utama dalam pelaksanaan program MBG di daerah,” ungkapnya.
Dengan dukungan penuh dari Pemkab Gorontalo, operasional SPPG diharapkan mampu berjalan optimal, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
