Tilangonews.com – Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira, mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk lebih proaktif dalam menuntaskan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026.
Pernyataan itu disampaikan Zulfikar seusai rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) bersama TAPD di ruang rapat DPRD, Selasa (4/11/2025).
Menurut Zulfikar, TAPD memegang peran penting dalam memastikan pelaksanaan program pembangunan yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu, kata dia, koordinasi lintas lembaga perlu terus diperkuat.
“Ketua TAPD harus proaktif. Pemerintah daerah sudah memiliki janji pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan disahkan melalui perda, sehingga menjadi tanggung jawab TAPD untuk merealisasikannya lewat komunikasi serta kerja sama yang solid,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keterlambatan pembahasan KUA-PPAS tahun ini disebabkan adanya penyesuaian anggaran akibat kebijakan pemerintah pusat.
Berdasarkan keterangan TAPD, terjadi pengurangan dana transfer ke daerah mencapai hampir Rp300 miliar, sehingga sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyesuaikan kembali rencana kerja dan anggarannya.
“Proses revisi ini memakan waktu sekitar tiga minggu karena setiap OPD perlu menyesuaikan program dan kegiatan sesuai dengan besaran anggaran yang baru,” jelas Zulfikar.
Meski begitu, ia optimistis seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. DPRD menargetkan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS bisa dilakukan pada Kamis pekan ini sebelum berlanjut ke pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2026.
“Kita sudah susun jadwalnya. Kamis penandatanganan KUA-PPAS, lalu Senin TAPD menyerahkan RKA-RAPBD. Selanjutnya, Selasa kita gelar Paripurna tingkat I dan lanjut ke tingkat II,” terang Zulfikar.
Menanggapi dinamika yang terjadi dalam rapat, Zulfikar menilai hal itu merupakan bagian dari proses pembahasan dan bentuk kepedulian anggota dewan terhadap dokumen anggaran.
“Itu dinamika biasa. Justru menunjukkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan bersama terhadap kebijakan anggaran yang berpihak pada rakyat,” tandasnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga, agar pembahasan APBD 2026 berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
