Tilangonews.com – Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Y. Usira, menekankan pentingnya menjaga kesinambungan program pembangunan daerah dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Menurut Zulfikar, penyusunan anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta keberlanjutan program yang telah direncanakan pemerintah daerah.
Hal itu disampaikannya dalam rapat pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Grand Bukit Proja, Senin (19/10/2026).
Rapat tersebut dihadiri tiga pimpinan DPRD Kabupaten Gorontalo, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD, serta jajaran TAPD yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur.
Zulfikar mengatakan, DPRD dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan kebijakan anggaran tidak hanya tersusun secara administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kesinambungan program kerja daerah harus tetap terjaga melalui kepemimpinan dan kinerja yang berkelanjutan. DPRD dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap kebijakan anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Zulfikar.
Ia menambahkan, sinergi antara DPRD dan TAPD menjadi salah satu faktor penting dalam mengawal aspirasi masyarakat agar dapat diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran.
Karena itu, pembahasan APBD perlu dilakukan secara terbuka dan konstruktif dengan memperhatikan skala prioritas serta kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, program yang direncanakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran yang tersedia.
Dalam rapat tersebut, TAPD juga menegaskan komitmennya untuk menjaga kesepakatan yang telah dirumuskan bersama Banggar DPRD.
Apabila terdapat kebutuhan mendesak yang mengharuskan penyesuaian anggaran dalam pelaksanaannya, hal itu akan dikoordinasikan dan dikomunikasikan bersama Banggar.
Koordinasi tersebut menjadi perhatian di tengah dinamika alokasi transfer dana dari pemerintah pusat yang turut memengaruhi kemampuan keuangan daerah.
Melalui pembahasan Ranperda APBD 2027, DPRD Kabupaten Gorontalo berharap kebijakan anggaran yang dihasilkan dapat berjalan secara akuntabel, efektif, dan sesuai dengan prioritas pembangunan.
Kesinambungan program serta pengelolaan anggaran yang tepat diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo.
