Tilangonews.com – Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terarah dan tepat sasaran dengan mengacu pada data yang akurat. Upaya tersebut perlu diperkuat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan dasar.
Penegasan itu disampaikan Sofyan saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 yang digelar Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Gorontalo di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Selasa (27/10/2026).
Dalam arahannya, Sofyan menyebut penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo menjadi dorongan untuk memperkuat program pemerintah. Menurutnya, capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak berpuas diri karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan perhatian.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, persentase penduduk miskin Kabupaten Gorontalo pada 2025 tercatat sebesar 14,89 persen, turun 1,54 poin dibandingkan 2024 yang mencapai 16,43 persen.
Jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan dari sekitar 61.910 orang pada 2024 menjadi 56.130 orang pada 2025.
Meski menunjukkan tren penurunan, Sofyan menilai pemerintah daerah tetap perlu memastikan setiap program menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Program penanggulangan kemiskinan harus disusun berdasarkan data yang akurat. Kita harus mengetahui siapa yang membutuhkan bantuan, apa permasalahannya, program apa yang dibutuhkan, dan bagaimana memastikan intervensi tersebut benar-benar memberikan perubahan,” tegasnya.
Sofyan menjelaskan, penanggulangan kemiskinan perlu bertumpu pada tiga aspek utama, yakni peningkatan kualitas pembangunan manusia, pemenuhan pelayanan dasar, serta penguatan ketahanan ekonomi masyarakat.
Selain itu, penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi bagian penting dalam meningkatkan pendapatan keluarga sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Pada 2026, dukungan anggaran untuk program pemberdayaan UMKM mencapai Rp15,75 miliar yang tersebar pada 12 perangkat daerah. Sofyan meminta agar anggaran tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas pelaku usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga akan mendorong optimalisasi pelatihan vokasi dan pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK), termasuk pembenahan fasilitas untuk mendukung peningkatan keterampilan serta kesiapan tenaga kerja memasuki dunia kerja.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Gorontalo, Bambang Supriyanto, menyampaikan bahwa sekitar Rp75 miliar telah dialokasikan atau ditandai untuk mendukung berbagai program penanggulangan kemiskinan di daerah.
Ia menekankan bahwa dukungan anggaran tersebut perlu disertai koordinasi dan evaluasi berkala agar setiap program memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan.
Menurut Bambang, data kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo secara berkala menjadi salah satu instrumen untuk mengukur perkembangan capaian program pemerintah.
Melalui evaluasi, perangkat daerah dapat menilai efektivitas program yang telah dijalankan sekaligus mengidentifikasi bagian yang masih memerlukan perbaikan.
Bambang juga menekankan pentingnya sinergi antara perangkat daerah, BPS, BAZNAS, pemerintah kecamatan dan desa, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan dan pemberdayaan.
Rapat koordinasi dan evaluasi tersebut diharapkan dapat memperkuat keselarasan program lintas sektor sehingga upaya penanggulangan kemiskinan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Gorontalo berkomitmen melanjutkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari visi daerah, “Gorontalo Berkemajuan dan Berkelanjutan”, melalui pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
