Tilangonews.com – Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus menunjukkan keseriusannya dalam memberikan perlindungan bagi para pekerja. Sepanjang tahun 2025, total klaim BPJS Ketenagakerjaan yang telah dibayarkan di daerah ini mencapai Rp36,9 miliar.
Angka tersebut diungkapkan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, Sanco Simanullang, saat Rapat Koordinasi Peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) Tahun 2026 di Ruang Dulohupa, Kantor Bupati Gorontalo, Selasa (5/5/2026).
Sanco menjelaskan, nilai klaim tersebut mencerminkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat dari program jaminan sosial ketenagakerjaan. Berbagai jenis perlindungan telah disalurkan, mulai dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, beasiswa pendidikan, hingga jaminan hari tua dan pensiun.
“Ini bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana negara hadir memberikan perlindungan bagi pekerja dan keluarganya dari berbagai risiko,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, menilai capaian tersebut menjadi pijakan penting untuk memperluas cakupan kepesertaan melalui program UCJ.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebelumnya telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) pada sektor BPJS Kesehatan. Kini, perhatian diarahkan pada penguatan perlindungan di sektor ketenagakerjaan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD bersama Wakil Bupati Tonny S. Junus.
“Kami ingin memastikan seluruh pekerja, terutama kelompok rentan seperti petani dan nelayan, memperoleh perlindungan yang layak. Semakin luas kepesertaan, semakin besar manfaat yang bisa dirasakan masyarakat,” kata Sofyan.
Ia menegaskan, jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar bantuan, melainkan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat pekerja.
“Ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah,” tambahnya.
Ke depan, Pemkab Gorontalo menargetkan percepatan cakupan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tahun 2026, sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
