Tilangonews.com – Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat strategi pengendalian inflasi daerah melalui kerja sama perdagangan pangan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Sinergi yang didukung Bank Indonesia (BI) ini diarahkan untuk menjamin kesinambungan pasokan komoditas hortikultura, khususnya bawang merah dan cabai rawit, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di Gorontalo.
Kerja sama antar daerah (KAD) tersebut menjadi langkah strategis untuk mengatasi ketergantungan Gorontalo terhadap pasokan pangan dari luar wilayah. Sulawesi Selatan dipilih sebagai mitra potensial karena memiliki kapasitas produksi hortikultura yang cukup besar.
Berdasarkan data produksi tahun 2025, Sulawesi Selatan mencatat hasil panen bawang merah mencapai 322.741,56 ton atau meningkat 37,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara produksi cabai rawit mencapai 44.240,87 ton, tumbuh sebesar 21,35 persen secara tahunan.
Besarnya kapasitas produksi tersebut dinilai dapat menjadi penopang kebutuhan pangan Gorontalo, terutama di tengah kondisi kekeringan yang dipengaruhi fenomena El Nino dalam beberapa bulan terakhir.
Selain potensi produksi, konektivitas geografis antara kedua provinsi turut menjadi keunggulan dalam mendukung kelancaran distribusi. Jalur transportasi darat yang menghubungkan Sulawesi Selatan dan Gorontalo membuka peluang efisiensi waktu maupun biaya pengiriman komoditas.
Dengan dukungan tersebut, surplus produksi di Sulawesi Selatan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat ketersediaan pangan di Gorontalo. Langkah ini sekaligus diharapkan mampu meredam tekanan harga komoditas hortikultura di pasar lokal.
Komitmen kerja sama diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan antar pemerintah atau Government to Government (G2G) antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Kesepakatan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah hingga pelaku usaha melalui skema Business to Business (B2B).
Kerja sama ini mencakup penguatan koordinasi antardaerah sebagai fondasi untuk memperlancar perdagangan, distribusi komoditas pangan, serta mendukung upaya pengendalian inflasi.
Penguatan KAD tersebut juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi melalui kerangka 4K, terutama pada aspek Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi.
Tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan dalam periode tertentu, kerja sama ini juga diarahkan untuk membangun sistem perdagangan antardaerah yang lebih terencana dan berkelanjutan.
Keterhubungan antara produsen, distributor, dan pelaku usaha menjadi salah satu fokus agar distribusi komoditas dapat berjalan lebih efektif serta mampu merespons kebutuhan pasar.
Ke depan, kerja sama Gorontalo dan Sulawesi Selatan diharapkan semakin berkembang, baik melalui penambahan jenis komoditas maupun perluasan keterlibatan pelaku usaha.
Sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan dunia usaha dinilai menjadi kunci dalam memastikan implementasi kerja sama berjalan optimal. Dengan rantai pasok yang semakin kuat, upaya menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat di kedua daerah diharapkan dapat semakin efektif.
Kerja sama ini juga diharapkan menghadirkan manfaat timbal balik bagi Gorontalo dan Sulawesi Selatan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan regional dalam jangka panjang.












