Daerah

Herry Benny Tedhy Minta Penertiban Hewan Lepas di Kabgor Tak Tebang Pilih

Tilangonews.com – Penertiban hewan ternak yang berkeliaran bebas di Kabupaten Gorontalo diminta dilakukan secara adil tanpa membedakan status sosial maupun jabatan pemiliknya.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Herry Benny Tedhy, menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap aturan penertiban hewan lepas harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk jika dilakukan oleh pejabat aktif maupun mantan pejabat daerah.

Penegasan itu disampaikannya saat mengikuti finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Penertiban Hewan Lepas bersama Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo.

Menurut Herry, pemerintah daerah harus memastikan penegakan aturan berjalan konsisten. Jangan sampai ketegasan aparat hanya terlihat ketika berhadapan dengan masyarakat kecil, sementara pelanggaran yang dilakukan pihak lain justru luput dari penindakan.

“Aturan daerah harus ditegakkan secara adil. Status dan kedudukan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari kewajiban maupun sanksi yang telah diatur dalam Perda,” tegas Herry.

Ia menambahkan, setiap pemilik ternak yang membiarkan hewannya berkeliaran hingga melanggar ketentuan harus bertanggung jawab dan diproses sesuai aturan, tanpa pengecualian.

Selain penegakan hukum, Herry juga mengingatkan pentingnya sosialisasi sebelum Perda tersebut diterapkan secara menyeluruh. Pemerintah daerah diminta menyampaikan substansi aturan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Langkah ini diperlukan agar masyarakat memahami kewajiban sebagai pemilik ternak, mekanisme penertiban, serta konsekuensi yang harus ditanggung apabila melanggar ketentuan.

Bagi Komisi I DPRD, keberadaan Perda tersebut bukan sekadar memberikan kewenangan kepada aparat untuk melakukan penertiban. Lebih dari itu, regulasi harus menjadi instrumen untuk menciptakan ketertiban umum sekaligus menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat.

Herry juga menilai pengawasan terhadap pelaksanaan Perda nantinya menjadi bagian penting agar penerapannya tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap pemilik ternak.

Melalui finalisasi Ranperda ini, DPRD Kabupaten Gorontalo berharap pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang kuat dalam mengatasi persoalan hewan ternak yang berkeliaran bebas, sehingga ketertiban dan kenyamanan masyarakat dapat lebih terjamin.

Exit mobile version