Tilangonews.com — Syarif Mbuinga resmi memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Provinsi Gorontalo.
Syarif bersama jajaran pengurus DPD, DPC ABPEDNAS se-Provinsi Gorontalo, serta Srikandi Jaga Desa resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama, di Auditorium Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Rabu (12/8/2026).
Pelantikan tersebut menjadi momentum bagi kepengurusan baru ABPEDNAS Gorontalo untuk memperkuat peran organisasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa.
Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat, di antaranya Dewan Pengawas DPP ABPEDNAS yang juga menjabat Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Gubernur Gorontalo, Rektor UNG, serta para kepala daerah se-Provinsi Gorontalo.
Ratusan pengurus dan simpatisan ABPEDNAS dari berbagai wilayah di Gorontalo turut menghadiri prosesi pelantikan.
Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Gorontalo, Syarif Mbuinga, mengatakan pelantikan tersebut bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan menjadi langkah awal untuk menjalankan agenda yang menyentuh langsung pemerintahan desa.
Menurutnya, salah satu fokus utama kepengurusan ABPEDNAS Gorontalo adalah membangun hubungan kerja yang harmonis dan produktif antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kepala desa.
“Pelantikan ini jadi langkah awal untuk menyiapkan kegiatan selanjutnya yang menjangkau sampai ke level desa. Fokus utama kita adalah menjaga harmoni hubungan kerja sama yang produktif antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),” tegas Syarif.
Ia menilai, hubungan yang baik antara BPD dan kepala desa menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa berjalan secara optimal.
Syarif yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Pohuwato dan Ketua DPRD mengungkapkan, masih terdapat persoalan hubungan kerja antara BPD dan kepala desa di sejumlah daerah.
Bahkan, kata dia, konflik antara kedua unsur pemerintahan desa tersebut dapat berdampak terhadap kelancaran pembangunan.
“Jangan melulu ini dilihat dalam kacamata politik 2029. Berdasarkan pengalaman saya sebagai Ketua DPRD dan Bupati Pohuwato, di lapangan masih ada keluhan terkait konflik antara BPD dan Kepala Desa. Konflik-konflik seperti inilah yang justru menghambat laju pembangunan di desa,” ungkapnya.
Karena itu, ABPEDNAS Gorontalo ke depan akan berupaya menjadi bagian dari penguatan komunikasi antara BPD dan pemerintah desa.
Syarif menegaskan, keberadaan ABPEDNAS harus diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan memastikan setiap unsur di desa dapat menjalankan tugas serta fungsinya secara proporsional.
Di sisi lain, Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama mengapresiasi pelaksanaan pelantikan di Gorontalo. Ia menyebut kegiatan tersebut memiliki keistimewaan karena untuk pertama kalinya pelantikan ABPEDNAS digelar bersamaan dengan pelantikan DPD Srikandi Jaga Desa.
“Gorontalo ini menurut saya sangat-sangat menarik. Ini pertama kalinya pelantikan ABPEDNAS dibarengi sekalian dengan pelantikan DPD Srikandi Jaga Desa,” ujar Indra.
Menurut Indra, kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan kerja nyata yang memberikan manfaat bagi anggota BPD maupun masyarakat desa.
“Kita harapkan dari pelantikan hari ini akan terjalin kerja sama yang saling menguntungkan untuk anggota BPD dan juga masyarakat yang ada di desa. Kita berharap kegiatan hari ini bisa sangat-sangat bermanfaat, khususnya buat Gorontalo,” tambahnya.
Dengan kepengurusan baru, ABPEDNAS Gorontalo diharapkan tidak hanya aktif pada tingkat organisasi, tetapi mampu hadir hingga ke tingkat desa.
Penguatan sinergi BPD dan kepala desa diharapkan dapat menciptakan komunikasi yang lebih baik, mencegah konflik, serta mendukung pelaksanaan program dan pembangunan desa agar semakin efektif dan berdampak bagi masyarakat.
