Tilangonews.com – Dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan lahan Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Motilango, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, mendapat perhatian Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Anton Abdullah, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan meminta klarifikasi kepada kepala desa nonaktif berinisial NH yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut.
Dugaan itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo bersama masyarakat Motilango, Rabu (18/11/2026).
Dalam forum tersebut, perwakilan masyarakat, Ibrahim Hasan, mengungkapkan dugaan adanya pungutan sebesar Rp300 ribu untuk setiap penggarap dalam proses pengurusan lahan HGU.
Menurut Ibrahim, dugaan pungutan tersebut menjadi salah satu persoalan yang dipermasalahkan masyarakat. Ia juga menyebut persoalan itu telah dilaporkan ke Polres Gorontalo.
“Ada dugaan pungli dalam pengurusan lahan HGU. Jumlahnya paling rendah Rp300 ribu untuk setiap penggarap. Itu salah satu persoalan yang kami sampaikan,” ungkap Ibrahim dalam RDP.
Menanggapi aspirasi tersebut, Anton Abdullah menegaskan Komisi I tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan. Sebab, dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
“Ada satu hal yang menjadi aspirasi teman-teman terkait HGU tadi. Kita akan meminta klarifikasi, kita akan mengundang yang bersangkutan, karena ini masih dugaan. Asas praduga tak bersalah kita kedepankan,” ujar Anton.
Ia mengatakan, selain meminta keterangan dari kepala desa yang bersangkutan, Komisi I juga berencana mengundang masyarakat maupun aktivis yang menyampaikan laporan tersebut.
Menurutnya, langkah itu diperlukan agar semua pihak mendapatkan kesempatan menyampaikan keterangan sehingga persoalan yang dipersoalkan masyarakat dapat ditelusuri secara lebih jelas.
Melalui rencana klarifikasi tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo berharap dugaan pungutan dalam pengurusan lahan HGU di Desa Motilango dapat memperoleh kejelasan berdasarkan keterangan para pihak terkait.












