Daerah

Soal Polemik Kades Motilango, Pemda Kabgor Kaji Pengaktifan Kembali

×

Soal Polemik Kades Motilango, Pemda Kabgor Kaji Pengaktifan Kembali

Sebarkan artikel ini
Asisten I Pemkab Gorontalo, Rahmat Doni Lahati.

Tilangonews.com – Pemerintah Kabupaten Gorontalo tengah mengkaji kelanjutan status Kepala Desa Motilango, Kecamatan Tibawa, Noldianto Hongi yang saat ini masih menjalani masa penonaktifan.

Kajian tersebut dilakukan menyusul masa berlaku Surat Keputusan (SK) penonaktifan yang akan berakhir pada Desember 2026.

Hal itu disampaikan Asisten I Pemkab Gorontalo, Rahmat Doni Lahati, saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Rabu (18/11/2026).

Rahmat menjelaskan, penonaktifan kepala desa selama satu tahun sebelumnya merupakan salah satu langkah kebijakan pemerintah daerah dalam menangani persoalan yang terjadi di Desa Motilango.

Menjelang berakhirnya masa penonaktifan, pemerintah daerah kini melakukan kajian untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk mempertimbangkan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

“Pemerintah daerah sudah menjalankan prosedur terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di Motilango. Salah satu langkah kebijakan yang kita ambil yaitu menonaktifkan yang bersangkutan selama satu tahun,” jelas Rahmat.

Ia mengungkapkan, salah satu persoalan yang sebelumnya menjadi dasar penonaktifan adalah Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Namun, berdasarkan informasi yang diterima pemerintah daerah, kewajiban TGR tersebut telah diselesaikan oleh kepala desa bersangkutan.

“Kalau soal TGR, yang bersangkutan sudah menyelesaikannya. Namun, terhadap persoalan-persoalan lain yang terungkap, semuanya akan kami kaji kembali,” ungkapnya.

Rahmat menegaskan, pemerintah daerah belum mengambil keputusan terkait pengaktifan kembali kepala desa tersebut. Seluruh aspek, termasuk persoalan yang disampaikan masyarakat dalam RDP, akan menjadi bahan pertimbangan.

Kajian tersebut dilakukan untuk memastikan keputusan yang diambil nantinya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Yang saat ini sedang dilakukan pemerintah daerah adalah kajian, apakah yang bersangkutan akan dilanjutkan atau tidak. Itu yang sedang kami pelajari berdasarkan regulasi yang berlaku,” pungkas Rahmat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *