Daerah

RDP Komisi I DPRD Kabgor, Warga Motilango Tolak Pengaktifan Kades

×

RDP Komisi I DPRD Kabgor, Warga Motilango Tolak Pengaktifan Kades

Sebarkan artikel ini

Tilangonews.com – Rencana pengaktifan kembali Kepala Desa Motilango, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, menuai penolakan dari sejumlah masyarakat.

Keberatan tersebut disampaikan warga dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Rabu (18/11/2026). Mereka meminta pemerintah daerah menunda pengaktifan kepala desa nonaktif itu hingga sejumlah persoalan yang dipermasalahkan masyarakat diselesaikan.

Perwakilan masyarakat, Ibrahim Hasan, mengatakan penolakan tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, selain persoalan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang sebelumnya menjadi dasar penonaktifan, terdapat sejumlah masalah lain yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian.

Salah satunya dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan lahan Hak Guna Usaha (HGU). Ibrahim menyebut pungutan tersebut mencapai Rp300 ribu untuk setiap penggarap. Bahkan, dugaan tersebut dikatakannya telah dilaporkan ke Polres Gorontalo.

“Pengurusan lahan HGU, diduga ada pungli. Jumlahnya paling rendah Rp300 ribu per penggarap. Itu salah satu persoalan yang kami sampaikan,” ungkap Ibrahim dalam RDP.

Ia juga mengungkapkan dugaan adanya perlakuan berbeda terhadap warga yang dianggap berseberangan dengan kepala desa. Salah satunya dalam pengurusan surat keterangan tidak mampu yang disebut dipersulit.

Tak hanya itu, Ibrahim turut mempersoalkan pendataan penerima bantuan yang menurutnya belum sepenuhnya mengakomodasi masyarakat yang layak menerima.

Ia mencontohkan penyaluran bantuan bibit jagung dari pemerintah provinsi. Menurutnya, masih terdapat sejumlah warga yang dinilai layak, tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Atas berbagai persoalan itu, Ibrahim meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru mengaktifkan kembali kepala desa. Ia berharap seluruh keberatan masyarakat terlebih dahulu dituntaskan.

“Kami berharap pemerintah daerah menunda dulu pengaktifan kembali kepala desa ini sebelum polemik-polemik yang ada diselesaikan,” tegasnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Rivon Kadir Ui, mengatakan keputusan mengenai pengaktifan kembali kepala desa merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan berbagai aspirasi dan persoalan yang disampaikan masyarakat sebelum menentukan kebijakan selanjutnya.

“Pengaktifan kembali kepala desa itu kami serahkan kepada pemerintah daerah. Apakah akan mengaktifkan atau menunda pengaktifan kepala desa yang menurut bapak dan ibu masih memiliki persoalan yang belum diselesaikan,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten I Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Rahmat Doni Lahati, menjelaskan bahwa penonaktifan kepala desa selama satu tahun sebelumnya merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah dalam menangani persoalan yang terjadi di Desa Motilango.

Ia mengatakan, masa berlaku surat keputusan (SK) penonaktifan tersebut akan berakhir pada Desember 2026. Karena itu, pemerintah daerah saat ini tengah mengkaji kelanjutan status kepala desa tersebut berdasarkan prosedur dan regulasi yang berlaku.

Rahmat mengungkapkan, salah satu persoalan yang menjadi dasar penonaktifan, yakni TGR, telah diselesaikan oleh kepala desa bersangkutan.

“Kalau soal TGR, yang bersangkutan sudah menyelesaikannya. Namun, terhadap persoalan-persoalan lain yang terungkap, semuanya akan kami kaji kembali. Saat ini pemerintah daerah sedang melakukan kajian apakah yang bersangkutan akan dilanjutkan atau tidak,” jelas Rahmat.

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan terkait pengaktifan kembali kepala desa tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *