Tilangonews.com – Upaya memperluas akses layanan hukum terus dilakukan Kejaksaan Negeri Bone Bolango. Di bawah kepemimpinan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bone Bolango, Feddy Hantyo Nugroho, S.H., M.H., kejaksaan menggagas inovasi pelayanan publik melalui Program Pelayanan Hukum Keliling (PHK).
Program ini menjadi terobosan Kejari Bone Bolango dalam menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan hukum.
Gagasan Pelayanan Hukum Keliling lahir dari kolaborasi Kajari Bone Bolango bersama Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Heriyadi Djunaidi, S.H., M.H. Sinergi pimpinan dan jajaran Datun ini diharapkan mampu memperkuat peran kejaksaan dalam memberikan pelayanan hukum nonlitigasi secara langsung kepada masyarakat.
Melalui Program PHK, Kejari Bone Bolango menyediakan beragam layanan, mulai dari konsultasi hukum gratis, penyuluhan hukum, bantuan hukum nonlitigasi, hingga pendampingan dan pertimbangan hukum bagi masyarakat serta pemerintah desa.
Dengan mendatangi desa dan kecamatan secara langsung, kejaksaan berupaya mendekatkan institusi penegak hukum kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum.
Kajari Bone Bolango, Feddy Hantyo Nugroho, menegaskan bahwa Program PHK merupakan wujud nyata penerapan pelayanan prima dan humanis sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di tubuh kejaksaan.
Sementara itu, Kasi Datun Heriyadi Djunaidi menambahkan, pendekatan jemput bola ini juga menjadi langkah preventif untuk meminimalisasi potensi persoalan hukum sejak dini melalui edukasi yang berkelanjutan.
Dengan hadirnya Program Pelayanan Hukum Keliling, Kejaksaan Negeri Bone Bolango berharap dapat memperkuat kepercayaan publik, menegaskan peran kejaksaan sebagai pengacara negara dan pelayan masyarakat, serta menghadirkan keadilan yang lebih inklusif dan merata bagi seluruh warga Kabupaten Bone Bolango.
