Tilangonews.com – Pemerintah Kabupaten Gorontalo mulai mempersiapkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 melalui rapat pembahasan prioritas pembangunan daerah yang berlangsung di Ruang Dulohupa Kantor Bupati Gorontalo, Rabu (13/5/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, dan dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Gorontalo.
Sofyan mengatakan rapat tersebut menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan pembangunan sekaligus memastikan program prioritas tetap menjadi fokus utama dalam APBD 2027.
“Bapelitbangda sementara menyusun rancangan APBD 2027. Hari ini kami mengumpulkan seluruh OPD untuk memberikan saran dan masukan agar penyusunan APBD tetap fokus pada program-program prioritas Kabupaten Gorontalo,” ujar Sofyan.
Ia menegaskan, sejumlah sektor strategis akan menjadi perhatian utama pemerintah daerah, di antaranya penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan UMKM, pelayanan dasar, kesehatan, hingga pendidikan.
Menurutnya, program-program tersebut harus benar-benar terkondisi dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Visi-misi kami tetap mengarah pada ekonomi kerakyatan, UMKM, pelayanan dasar, kesehatan dan pendidikan. Semua itu harus terkoneksi dan berjalan dengan baik,” jelasnya.
Sofyan menambahkan, sebelum pembagian alokasi anggaran kepada masing-masing OPD dilakukan, pemerintah daerah terlebih dahulu ingin memastikan seluruh program dapat terkolaborasi secara maksimal.
Ia menilai, tantangan pembangunan pada tahun 2027 mendatang diperkirakan akan berbeda dibanding tahun sebelumnya, terutama terkait kondisi transfer anggaran dari pemerintah pusat.
“Kami masih optimis ada kebijakan pemerintah pusat terkait transfer anggaran. Tapi kalau pun kondisinya sama seperti tahun 2026, maka kami sudah menyiapkan strategi tersendiri,” katanya.
Strategi tersebut, lanjut Sofyan, akan difokuskan pada optimalisasi seluruh potensi daerah dan penentuan program prioritas yang benar-benar mendesak untuk masyarakat.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak akan memaksakan seluruh program masuk dalam penganggaran, melainkan memilih program yang paling penting dan berdampak langsung.
“Tidak semua program harus dimasukkan. Kita harus fokus pada program prioritas, misalnya infrastruktur yang paling vital dibutuhkan masyarakat. Minimal ada pemeliharaan jalan dan fasilitas penting lainnya,” pungkasnya.
