Tilangonews.com — Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira, mengikuti Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Senin (10/8/2026).
Zulfikar mengikuti kegiatan tersebut secara daring melalui Zoom dari Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo.
FGD tersebut diikuti oleh para Ketua DPRD kabupaten/kota se-Indonesia dan menjadi forum konsolidasi untuk membahas sejumlah agenda strategis, termasuk dukungan terhadap program pemerintah pusat dalam mewujudkan Asta Cita, serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Zulfikar mengatakan, forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dengan aparat penegak hukum dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Menurutnya, pelaksanaan program-program pemerintah, termasuk Asta Cita, membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh unsur pemerintahan.
“Legislatif, eksekutif dan yudikatif harus terus bersinergi. Dengan sinergi yang baik, kita bisa bersama-sama mendukung program pemerintah pusat, termasuk Asta Cita, sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi,” ujar Zulfikar.
Ia menegaskan, DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan yang harus dijalankan secara bertanggung jawab serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Karena itu, menurut Zulfikar, komunikasi dan koordinasi antara lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif perlu terus dibangun dan diperkuat.
“Setiap lembaga memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Tetapi untuk mencapai tujuan pembangunan dan menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, tentu dibutuhkan sinergi,” katanya.
Zulfikar berharap hasil pembahasan dalam FGD tersebut dapat memperkuat komitmen bersama dalam mengawal program pemerintah sekaligus mencegah terjadinya praktik korupsi di daerah.
Ia juga menilai kehadiran para Ketua DPRD se-Indonesia dalam forum tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi serta memperkuat kolaborasi antarlembaga.
“Yang kita dorong adalah bagaimana pembangunan berjalan dengan baik, program pemerintah dapat dirasakan masyarakat, dan seluruh prosesnya tetap mengedepankan transparansi serta akuntabilitas,” tandasnya.
