Tilangonews.com – Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, menerima kunjungan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jurnalismedia Siber (PJS), Mahmud Marhaba, di Rumah Dinas Bupati pada Senin (21/07/2025).
Kunjungan itu membahas rencana pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Akbar se-Indonesia Timur yang akan dipusatkan di Gorontalo.
Dalam pertemuan tersebut, Mahmud hadir bersama jajaran pengurus DPP PJS, termasuk Ketua Divisi Humas & Komunikasi Muh. Yasir dan Ketua Divisi Pengembangan Perempuan Wina Alfianti.
Ia juga memperkenalkan pengurus DPC PJS Kabupaten Gorontalo yang telah terbentuk sejak 2024, serta melaporkan hasil Munas II PJS di Palu yang kembali memilih dirinya sebagai Ketua Umum.
Mahmud menyebutkan bahwa PJS kini telah hadir di 27 provinsi, dengan struktur DPC lengkap di enam kabupaten/kota di Gorontalo. UKW Akbar se-Indonesia Timur menjadi agenda strategis PJS tahun ini, dan Gorontalo ditunjuk sebagai tuan rumah.
Merespon hal itu, Bupati Sofyan menyambut baik rencana tersebut dan menilai UKW sebagai langkah penting untuk meningkatkan kualitas jurnalistik di daerah.
“UKW itu penting agar wartawan mampu menghasilkan karya yang baik, benar, dan profesional,” ujar Sofyan.
Ia menekankan bahwa berita yang menarik harus tetap menjunjung etika dan tidak menyimpang dari Kode Etik Jurnalistik (KEJ).“Berita boleh kritis, tapi tetap berimbang. Saya dukung penuh pelaksanaan UKW ini,” tegasnya.
Menariknya, pertemuan ini juga menjadi ajang reuni antara guru dan mantan murid. Mahmud Marhaba ternyata adalah mantan siswa SMA Sam Ratulangi Manado, di mana Sofyan Puhi pernah mengajar sebagai guru Fisika. Keduanya juga alumni IKIP Manado (kini UNIMA).
Kedekatan tersebut mencairkan suasana dan mendapat perhatian dari peserta yang hadir.“Wah, ternyata Pak Bupati dan Pak Mahmud punya sejarah panjang,” ujar salah satu staf Humas Pemkab.
Dalam pertemuan itu, Mahmud juga mendorong agar Bupati Sofyan bersedia menjadi Ketua Dewan Pembina DPC PJS Kabupaten Gorontalo. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat sinergi antara PJS dan pemerintah daerah, tanpa mengurangi independensi pers sebagai kontrol sosial.
