Tilangonews.com – Kepala Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Supriadi Napu, mengaku kerap menjadi sasaran kritik dari salah seorang oknum anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Bahkan, ia menduga serangan yang diarahkan kepadanya tidak lepas dari persaingan politik menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2027.
Pernyataan tersebut disampaikan Supriadi saat dimintai tanggapan terkait polemik pembayaran gaji seorang cleaning service yang belum dibayarkan selama enam bulan.
Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan adanya unsur politik di balik kritik yang terus diarahkan kepadanya, Supriadi mengaku tidak dapat memastikan. Namun, ia menilai persoalan tersebut sudah berlangsung sejak lama.
“Kalau persoalan itu dari dulu. Yang jelas, ada anggota BPD yang waktu pencalonan kepala desa kemarin mendukung calon lain. Sekarang ini sudah mulai persiapan Pilkades 2027. Saya tidak tahu apakah itu persaingan politik atau bukan, tetapi saya merasa selalu diserang,” ujar Supriadi, Sabtu (18/7/2026).
Ia mengungkapkan, kritik terhadap dirinya tidak hanya muncul dalam polemik pembayaran gaji cleaning service, tetapi juga kerap disampaikan melalui media sosial.
“Bukan cuma kali ini. Saya sering diserang lewat media sosial. Tapi saya sabar saja,” katanya.
Menurut Supriadi, berdasarkan informasi yang diterimanya dari masyarakat, oknum anggota BPD tersebut bahkan telah menyatakan niat untuk maju sebagai calon kepala desa sejak 2022.
“Penyampaian dari masyarakat kepada saya, yang bersangkutan sudah berkoar-koar akan mencalonkan diri sebagai kepala desa. Saya bilang, silakan saja, itu hak setiap warga. Terserah masyarakat nanti mau memilih siapa,” tuturnya.
Di sisi lain, Supriadi memastikan dirinya tetap menghormati fungsi pengawasan yang dimiliki BPD sebagai mitra pemerintah desa. Ia mengaku tidak mempermasalahkan kritik selama disampaikan sesuai mekanisme dan berdasarkan data.
Sebelumnya, polemik mencuat setelah BPD Desa Pentadio Barat mempertanyakan belum dibayarkannya gaji seorang cleaning service selama enam bulan. BPD bahkan telah mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) sebanyak dua kali untuk meminta klarifikasi dari pemerintah desa.
Namun, Supriadi mengaku berhalangan menghadiri dua agenda tersebut. Ia menegaskan siap memenuhi undangan apabila BPD kembali menjadwalkan rapat untuk membahas persoalan tersebut.
Terkait keterlambatan pembayaran gaji cleaning service, Supriadi menjelaskan bahwa anggaran sebenarnya telah dialokasikan dalam APBDes. Namun, berdasarkan hasil verifikasi, sumber pembiayaan dialihkan dari Dana Desa ke Pendapatan Bagi Hasil (PBH) pajak. Hingga kini, dana PBH tersebut belum dicairkan sehingga pembayaran gaji belum dapat direalisasikan.
“Kami bukan tidak mau membayar. Anggarannya ada di APBDes, tetapi sumber dananya dari PBH yang sampai sekarang belum masuk. Begitu dana itu cair, hak cleaning service akan segera dibayarkan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya menghubungi dan meminta konfirmasi kepada oknum anggota BPD yang disebutkan Kepala Desa Pentadio Barat terkait dugaan adanya unsur politik maupun pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam pemberitaan ini. Apabila yang bersangkutan memberikan tanggapan, redaksi akan memuatnya pada pemberitaan berikutnya.
