Daerah

RDP Polemik Kades Motilango, Komisi I DPRD Kabgor Serahkan Keputusan ke Pemda

×

RDP Polemik Kades Motilango, Komisi I DPRD Kabgor Serahkan Keputusan ke Pemda

Sebarkan artikel ini

Tilangonews.com – Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas polemik rencana pengaktifan kembali Kepala Desa Motilango, Kecamatan Tibawa, yang saat ini masih berstatus nonaktif, Rabu (18/11/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I, Rivon Kadir Ui, tersebut menghadirkan perwakilan masyarakat Motilango, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pihak kecamatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Asisten I Pemkab Gorontalo, serta sejumlah pihak terkait lainnya.

RDP tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan terhadap rencana pengaktifan kembali kepala desa yang sebelumnya dinonaktifkan selama satu tahun.

Dalam pertemuan itu, perwakilan masyarakat, Ibrahim Hasan, menyampaikan sejumlah persoalan yang menurut warga belum diselesaikan. Di antaranya dugaan pungutan liar dalam pengurusan lahan Hak Guna Usaha (HGU), pelayanan administrasi desa, hingga pendataan penerima bantuan yang dinilai belum merata.

Masyarakat pun meminta pemerintah daerah menunda pengaktifan kembali kepala desa sampai berbagai persoalan tersebut mendapatkan penyelesaian.

Menanggapi aspirasi itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Rivon Kadir Ui, menegaskan bahwa keputusan mengenai pengaktifan kembali kepala desa merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Menurut Rivon, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan apakah kepala desa tersebut akan kembali diaktifkan atau penonaktifannya ditunda dengan melihat persoalan yang disampaikan masyarakat.

“Pengaktifan kembali kepala desa itu kami serahkan kepada pemerintah daerah. Apakah pemerintah daerah akan mengaktifkan atau menunda pengaktifan kepala desa yang menurut bapak dan ibu masih memiliki masalah yang belum diselesaikan,” ujar Rivon.

Sementara itu, Asisten I Pemkab Gorontalo, Rahmat Doni Lahati, menjelaskan bahwa pemerintah daerah sedang melakukan kajian terkait kelanjutan status kepala desa tersebut.

Ia menyebut, penonaktifan selama satu tahun sebelumnya merupakan salah satu langkah pemerintah daerah dalam menangani persoalan yang terjadi di Desa Motilango.

Masa berlaku SK penonaktifan tersebut akan berakhir pada Desember 2026. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengkaji kembali keputusan selanjutnya dengan mengacu pada prosedur dan regulasi yang berlaku.

Rahmat juga mengungkapkan bahwa persoalan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang sebelumnya menjadi salah satu dasar penonaktifan telah diselesaikan oleh kepala desa bersangkutan.

“Kalau soal TGR, yang bersangkutan sudah menyelesaikannya. Namun, terhadap persoalan-persoalan lain yang terungkap, semuanya akan kami kaji kembali. Saat ini pemerintah daerah sedang melakukan kajian apakah yang bersangkutan akan dilanjutkan atau tidak,” jelasnya.

Melalui RDP tersebut, berbagai aspirasi dan keberatan masyarakat telah disampaikan kepada pemerintah daerah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kelanjutan status Kepala Desa Motilango.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *