Tilangonews.com – Sejumlah massa aksi dari BEM IAIN Sultan Amai Gorontalo menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Gorontalo pada Rabu, 28 Mei 2025.
Tuntutan massa dalam unjuk rasa yakni terkait dengan seleksi pencalonan sekretaris daerah (Sekda) yang saat ini menuai sorotan.
Mereka meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih selektif memilih orang yang nantinya menjadi panglima aparatur sipil negara (ASN).
Kerena menurut massa, nama – nama yang lolos tiga besar dua diataranya memiliki catatan hitam. Dalam hal ini terafiliasi dengan organisasi terlarang di indonesia dan satunya mantan narapidana.
“Jangan sampai Kabupaten Gorontalo yang dikenal dengan falsafah serambi madinah akan dicedarai oleh orang yang memiliki kasus,” ujar salah satu orator.
Setelah berorasi di depan kantor bupati, massa kemudian diajak berdiskusi oleh Wakil Bupati, Tonny Junus di ruang kerjanya didampingi Asisten III, Haris Tome.
Dihadapan massa aksi, Tony menjelaskan, jika dalam pengisian jabatan sekda tidak ada intervensi dari bupati dan wakil bupati, semua diserahkan ke tim panita seleksi.
Namun, kata dia dengan adanya protes dari sejumlah pihak ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan siapa yang akan menduduki posisi jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut.
“Aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik ini akan saya teruskan ke Pak Bupati,” ucap Tonny.
Ia pun meyakini bahwa Sofyan Puhi sangat bijak dalam menentukan satu nama yang akan menjadi sekda.
“Tidak mungkin beliau tidak mendengar pendapat orang lain. Insya Allah keputusan yang akan diambil tidak menimbulkan ketegangan baru,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Sofyan puhi telah memilih satu nama dari tiga yang lolos seleksi. Dan telah diajukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk permohonan izin pelantikan.
Namun, orang nomor satu di Kabupaten Gorontalo itu enggan menyebut siapa yang telah dipilihnya.
“Saya sudah pilih salah satu. tunggu saja hasilnya,” ucap Sofyan saat diwawancarai, Rabu (21/5/2025).
