Tilangonews.com – Persoalan hewan ternak yang berkeliaran bebas di jalan raya hingga merusak tanaman milik warga mulai mendapat perhatian serius DPRD Kabupaten Gorontalo.
Merespons persoalan tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo mulai menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penertiban Hewan Lepas sebagai upaya menghadirkan aturan yang jelas terkait pengawasan dan tanggung jawab pemilik ternak.
Pembahasan Ranperda tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Rivon Ui, bersama sejumlah anggota dewan dan instansi terkait, Selasa (27/10/26).
Dalam rapat itu, Komisi I mencermati draf regulasi serta mengkaji sejumlah ketentuan yang nantinya menjadi landasan hukum dalam penertiban hewan ternak yang dilepas tanpa pengawasan.
Persoalan hewan ternak lepas dinilai tidak bisa dianggap sepele. Selain berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas, keberadaan sapi dan kambing yang berkeliaran di kawasan permukiman juga kerap mengancam tanaman serta lahan pertanian masyarakat.
Kondisi tersebut tentu dapat menimbulkan kerugian bagi warga, khususnya petani yang lahannya menjadi sasaran ternak yang tidak diawasi pemiliknya.
Karena itu, Ranperda ini diarahkan untuk memperjelas kewajiban pemilik ternak, mekanisme penanganan hewan lepas, hingga penerapan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Rivon Ui, menegaskan bahwa regulasi yang tengah disusun harus mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus tetap memperhatikan hak dan tanggung jawab para peternak.
Menurutnya, aturan tersebut tidak cukup hanya mengatur larangan, tetapi juga harus memiliki mekanisme pelaksanaan yang jelas agar dapat diterapkan secara efektif.
“Efektivitas aturan nantinya akan bergantung pada kejelasan mekanisme penertiban, pembagian kewenangan antarinstansi, serta konsistensi pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran,” kata Rivon.
Ia berharap pembahasan Ranperda tersebut dapat melahirkan regulasi yang tegas, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Ranperda Penertiban Hewan Lepas selanjutnya akan melalui tahapan pembahasan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah sebelum dibawa ke rapat paripurna DPRD.
Jika nantinya ditetapkan dan dijalankan secara konsisten, regulasi ini diharapkan mampu meningkatkan keselamatan pengguna jalan, melindungi lahan pertanian masyarakat, sekaligus mendorong pemilik ternak lebih bertanggung jawab dalam memelihara hewan mereka.












