Tilangonews.com – Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait polemik pembangunan toilet di kawasan Masjid Agung Baiturrahman, Limboto.
Permintaan itu disampaikan Zulfikar saat meninjau langsung lokasi pembangunan toilet, Kamis (23/7/2026), menyusul Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghadirkan ahli waris, pengurus takmirul masjid, tokoh masyarakat, serta instansi terkait.
Menurut Zulfikar, penolakan terhadap pembangunan toilet tidak hanya datang dari ahli waris lahan, tetapi juga dari sebagian jamaah Masjid Agung Baiturrahman dan tokoh adat. Mereka menilai lokasi pembangunan terlalu dekat dengan area pemakaman sehingga dinilai tidak sesuai dari sisi etika dan penghormatan terhadap makam.
“Awalnya yang memprotes memang ahli waris, tetapi sekarang sebagian jamaah dan masyarakat juga menyatakan keberatan karena lokasinya berdekatan dengan kuburan. Bahkan di lokasi pembangunan masih terdapat makam. Karena itu saya berharap Dinas PUPR segera memikirkan pemindahan lokasi pembangunan toilet,” kata Zulfikar.
Ia mengungkapkan, sebelum polemik mencuat, dirinya telah beberapa kali mengingatkan Dinas PUPR agar menghentikan sementara pekerjaan sampai persoalan tersebut diselesaikan. Namun, pembangunan tetap berjalan hingga akhirnya memicu penolakan yang lebih luas.
“Saya sudah menyampaikan sekitar seminggu lalu kepada dinas terkait agar pekerjaan dihentikan sementara karena sudah menjadi polemik. Tetapi tetap dilaksanakan, sehingga sekarang dampaknya seperti yang kita lihat,” ujarnya.
Ketua DPRD menegaskan, rekomendasi penghentian sementara pembangunan merupakan hasil aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam RDP. Menurutnya, keputusan tersebut bukan semata-mata keinginan ahli waris, melainkan juga mencerminkan aspirasi jamaah dan masyarakat luas.
Selain itu, DPRD juga berencana membahas persoalan kawasan makam sebagai bagian dari cagar budaya. Namun, menurut Zulfikar, penyelesaian polemik pembangunan toilet harus menjadi prioritas terlebih dahulu.
“Kita selesaikan dulu persoalan yang ada di depan mata. Setelah itu baru kita bicara mengenai kawasan makam sebagai cagar budaya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo, Risman K. Umar, mengatakan pihaknya menghormati rekomendasi DPRD dan akan menunggu penyampaian resmi hasil RDP sebagai dasar tindak lanjut.
Ia menyebut, rekomendasi tersebut akan menjadi acuan untuk menentukan apakah pembangunan dihentikan sementara, dipindahkan, atau dilakukan perubahan lainnya.
“Kami menunggu rekomendasi resmi DPRD. Nantinya keputusan mengenai lokasi pembangunan akan dimusyawarahkan kembali oleh takmirul masjid bersama keluarga atau ahli waris. Hasil kesepakatan itu akan menjadi justifikasi teknis bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan perubahan terhadap pelaksanaan kegiatan,” jelas Risman.
Terkait pekerjaan yang telah berjalan, Risman mengakui setiap perubahan harus memiliki dasar administrasi dan teknis agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun potensi kerugian negara.
Ia menambahkan, sejak tahap perencanaan, Dinas PUPR telah berkoordinasi dengan pengurus takmirul Masjid Agung Baiturrahman, termasuk dalam menentukan titik pembangunan toilet.
“Sejak awal kami sudah beberapa kali melakukan rapat dengan takmirul, bahkan penempatan lokasi juga dikonsultasikan. Yang terjadi sekarang adalah muncul masukan dari pihak di luar takmirul, kemudian difasilitasi DPRD hingga menghasilkan rekomendasi yang akan menjadi dasar tindak lanjut pemerintah,” pungkasnya.
