Tilangonews.com – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang mengintegrasikan program bedah rumah dengan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat.
Apresiasi tersebut disampaikan Tito saat menyaksikan penyerahan sertifikat tanah sekaligus meninjau hasil rehabilitasi rumah warga di Desa Pone, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Selasa (23/6/2026).
Menurut Tito, kolaborasi antara program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Kementerian ATR/BPN merupakan terobosan yang patut dicontoh daerah lain.
Ia menjelaskan, program BSPS pada dasarnya bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo menambah nilai manfaat program tersebut dengan memastikan rumah yang telah direhabilitasi juga memiliki legalitas kepemilikan melalui sertifikat tanah.
“Ini yang membuat saya terkejut sekaligus senang. Rumah yang dibedah melalui program BSPS ternyata dipadukan dengan program PTSL sehingga penerimanya juga memperoleh sertifikat tanah secara gratis. Kolaborasi seperti ini sangat baik,” ujar Tito.
Mantan Kapolri itu menilai integrasi dua program pemerintah pusat tersebut sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan penyediaan hunian layak dan kepastian hukum atas tanah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Secara nasional, pemerintah menargetkan perbaikan 400 ribu unit rumah melalui program BSPS, sementara program PTSL ditargetkan menerbitkan sekitar 1,9 juta sertifikat tanah bagi masyarakat.
Tito berharap inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia.
“Ini inisiatif yang sangat baik dari Pak Gubernur dan Pak Bupati. Mudah-mudahan bisa direplikasi oleh provinsi dan kabupaten lain, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan rumah yang layak, tetapi juga memiliki kepastian hukum atas tanahnya,” katanya.
Kunjungan kerja Mendagri ke Gorontalo juga menjadi bagian dari agenda menghadiri puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII. Kegiatan nasional yang dipusatkan di Gorontalo tersebut dijadwalkan mencapai puncaknya pada Rabu (24/6/2026) dan akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
