Tilangonews.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Gorontalo, Rahmijati Jahja, melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian (DKPP) Kota Gorontalo dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat pada masa reses, Rabu (22/7/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Gorontalo serta perwakilan nelayan dari wilayah pesisir. Pertemuan berlangsung dialogis dengan berbagai aspirasi yang disampaikan langsung kepada senator asal Gorontalo tersebut.
Salah satu aspirasi datang dari Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih sekaligus Ketua Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih, Abdulrahman Lamusu. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah pusat melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Menurutnya, program tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir. Namun, masih terdapat sejumlah kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi agar aktivitas nelayan dapat berjalan lebih optimal.
“Kami mengucapkan terima kasih atas program pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, saat ini nelayan sangat membutuhkan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan karena itu merupakan kebutuhan utama dalam menunjang aktivitas melaut,” ujarnya.
Selain pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), Abdulrahman juga menyampaikan bahwa pengelola Kampung Nelayan Merah Putih masih mengalami keterbatasan biaya operasional untuk menjalankan berbagai unit usaha yang telah dibentuk.
Ia mengungkapkan, meski kampung nelayan tersebut telah dikunjungi Presiden RI bersama jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, beberapa unit usaha yang ada hingga kini belum dapat beroperasi secara maksimal akibat minimnya dukungan operasional.
“Kegiatan usaha memang sudah berjalan, tetapi belum normal karena masih terkendala biaya operasional. Kami berharap aspirasi ini bisa disampaikan dan diperjuangkan agar segera mendapat perhatian pemerintah pusat,” katanya.
Tak hanya itu, Abdulrahman juga berharap adanya perhatian terhadap kesejahteraan para pengelola koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih. Sejak dibentuk hingga saat ini, para pengelola disebut belum pernah menerima insentif maupun honor atas tugas yang mereka jalankan.
Dalam forum tersebut, perwakilan nelayan juga mengusulkan pembangunan kolam budidaya ikan sistem bioflok, serta peningkatan berbagai sarana dan prasarana pendukung di sektor kelautan dan perikanan guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Rahmijati Jahja menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh usulan masyarakat agar dapat menjadi perhatian pemerintah pusat.
Ia menjelaskan bahwa sebagai anggota DPD RI yang bertugas di Komite II, dirinya memiliki ruang untuk memperjuangkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan sektor kelautan, perikanan, pertanian, lingkungan hidup, hingga pembangunan daerah.
Rahmijati mengatakan, seluruh aspirasi yang diterimanya selama masa reses akan dihimpun dan dibawa dalam pembahasan di tingkat DPD RI sebagai bahan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait.
“Reses menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat. Aspirasi ini akan kami perjuangkan sesuai kewenangan DPD RI agar mendapat perhatian pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan yang menjadi ruang lingkup Komite II,” ujar Rahmijati.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat nelayan terus diperkuat sehingga berbagai program pemberdayaan yang telah dijalankan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan nelayan di Kota Gorontalo.
